63 ASN Jawa Tengah Langgar Netralitas Pilkada

 63 ASN Jawa Tengah Langgar Netralitas Pilkada

Merdeka.com - Sebanyak 63 aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah terbukti melanggar peraturan terkait dengan netralitas pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

"Tercatat hingga 14 Agustus 2020, dari 63 ASN yang melanggar netralitas, Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada 61 ASN," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Jumat (14/8).

Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, kata Sri Wahyu Ananingsih, sebelumnya sudah menangani dugaan ketidaknetralan ASN tersebut berdasarkan laporan dan temuan.

Setelah dilakukan penanganan, lanjut dia, ditemukan bahwa ASN tersebut melanggar netralitas pada pilkada seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

"Sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, bawaslu kabupaten/kota meneruskan pelanggaran netralitas ASN tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hingga 14 Agustus 2020, KASN sudah banyak menindaklanjuti rekomendasi dari bawaslu," ujarnya.

Sanksi rekomendasi yang diberikan KASN dalam berbagai bentuk, seperti hukuman disiplin sedang, sanksi moral, pembinaan, dan pengawasan berupa teguran dan lain-lain.

Adapun bentuk ketidaknetralan 63 ASN itu, antara lain menghadiri kegiatan silaturahmi/menguntungkan bakal calon kepala daerah/bakal calon wakil kepala daerah, ASN mendukung salah satu bakal calon kepala daerah/bakal calon wakil kepala daerah.

Selain itu, ASN melakukan sosialisasi bakal calon kepala daerah/bakal calon wakil kepala daerah, ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah/bakal calon wakil kepala daerah, serta ASN memberikan dukungan politik melalui media sosial.

Puluhan ASN yang terbukti tidak netral itu, kata dia, terdapat di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, di antaranya di lingkungan Pemprov Jateng, di Kabupaten Semarang, Purbalingga, Sukoharjo, Klaten, dan Kendal.

Sri Wahyu Ananingsih menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya serta mengutamakan pencegahan dan pengawasan dalam berbagai tahapan Pilkada 2020.

Namun, jika pencegahan tidak mampu menghentikan adanya dugaan pelanggaran, jajaran pengawas akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan.

"Kami juga berharap masyarakat terus ikut berpartisipasi mengawasi pilkada. Jika menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat bisa menyampaikan laporan ke jajaran pengawas di 21 kabupaten/kota," katanya.

WIROPOKER

Share:

Read More

Warga Sumatera Utara akan Didenda Rp100.000, Jika tak Pakai Masker

 Warga Sumatera Utara akan Didenda Rp100.000, Jika tak Pakai Masker 

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan langkah tegas untuk memaksa masyarakat mengenakan masker di tengah pandemi Covid-19. Warga yang membandel terancam denda Rp100.000.

"(Denda) Rp100.000 apabila dia sudah tiga kali melanggar. Si pulan melanggar pertama diberikan teguran lisan. Masih menolak, besok masih dia lakukan, lakukan teguran tertulis dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ada push up kah, pembersihan daerah kah, atau yang lain. Yang ketiga denda finansial," kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jalan Sudirman, Medan, Jumat (14/8).

Denda akan dimasukkan ke dalam rekening di Bank Sumut dan dikelola secara transparan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui penggunaannya. Namun Edy belum bisa memastikan alokasi denda itu nantinya. Menurut dia, hal itu akan dibicarakan kemudian, karena yang lebih penting adalah mencegah penyebaran Covid-19.

"Nanti kita bicarakan, apakah dikembalikan untuk membeli masker atau bantuan-bantuan, kembali kepada kegiatan-kegiatan kesehatan," ujarnya.

Jika ada warga menolak membayar denda, mantan Pangkostrad ini memastikan akan ada tindakan lainnya. "Akan dilakukan tindakan-tindakan lain, ada tipiring, nanti akan disusun oleh pihak yang berwajib," tegasnya.

Sebelumnya, Edy seusai menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang) untuk percepatan penanganan Covid-19. Kesepakatan itu merupakan salah satu implementasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Pergub dan Perwal, Perbup. Tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat.

Isi kesepahaman itu di antaranya pembagian 5 juta masker dan sosialisasi penggunaannya kepada masyarakat.

"Yang kedua mengatur jarak pada rakyat-rakyat kita. Memperbanyak fasilitas cuci tangan dengan deterjen. Yang keempat adalah kepastian reward and punishment terhadap masyarakat yang melanggar apa-apa yang sudah diedukasi, disosialisasikan. Yang pertama adalah teguran, yang kedua adalah teguran tertulis, tadi teguran lisan, (yang kedua) teguran tertulis. Yang ketiga adalah denda berupa finansial," beber Edy.

Sanksi terhadap pelanggaran mulai berlaku pada hari ini dan akan diterapkan di seluruh Sumut. Namun kebijakan itu diawali Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.

"(Berlaku) kepada seluruh 33 kabupaten dan kota, tetapi ini sebagai pembukaan MoU yang dilakukan oleh Mebidang. Kenapa? Zona merah terbesar di Medan, Deli Serdang, dan Binjai," sebut Edy.

WIROPOKER

Share:

Read More

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 Persen

 Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 Persen

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memaparkan asumsi indikator ekonomi makro 2021. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 hingga 5,5 persen.

"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," ujarnya, Jumat (14/8).

Kemudian, asumsi inflasi ditargetkan akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, untuk mendukung daya beli masyarakat. Lalu, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per USD.

Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD 45 per barel.

"Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari," tandasnya.

Jokowi Diminta Optimis Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE), Piter Abdullah menyatakan, bahwa dalam penyampaiannya pemerintah perlu optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun depan dinilai tak sulit diraih, asalkan pandemi bisa segera diselesaikan pada tahun ini.

"Kalau kita lihat dari berita atas asumsi yang ada, untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5,5 persen pada 2021 relatif kecil. Padahal potensi untuk tumbuh berkisar 6-7 persen bisa dicapai asalkan pandemi bisa cepat diselesaikan tahun ini," kata Pieter kepada Merdeka.com, Jumat (14/8).

Terlebih, sambung Pieter, pada kuartal II 2020 kontraksi ekonomi sebesar -5,32 persen secara year on year (yoy) dianggap relatif tidak terlalu dalam. Sehingga beban kerja yang dipikul pemerintah tidak terlalu berat agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih tinggi dari apa yang diasumsikan saat ini.

Untuk itu, Pieter mengimbau pemerintah sebaiknya harus lebih all out dalam meningkatkan serapan program PEN yang sejauh ini masih di bawah target. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun diyakini mampu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi andaikata dapat segera terserap sepenuhnya di era kebiasaan baru ini.

Kendati demikian, dia juga meminta pemerintah untuk memastikan kondisi APBN 2020 tetap dalam keadaan sehat. Semisal menjaga defisit agar tidak semakin melebar. Sebab lebarnya defisit menandakan kondisi APBN dalam keadaan tidak sehat.

"Balik lagi, pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen sebenarnya mampu kok. Yaitu asal di support oleh pandemi yang harus usai tahun ini dan APBN yang kuat. Jadi harus optimis ya," tutupnya.

WIROPOKER

Share:

Read More

Ini Alasan Uji Klinis Vaksin Corona Dilakukan di Indonesia

 Ini Alasan Uji Klinis Vaksin Corona Dilakukan di Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan uji klinis tahap ketiga vaksin covid-19 dari perusahaan asal China, Sinovac. Pada Selasa (11/8) PT Bio Farma telah menyuntikan vaksin ke 1.620 relawan sebagai uji klinis tahap ketiga.

Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma sekaligus Peneliti Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Neni Nurainy mengatakan, pembuatan vaksin di tengah kondisi pandemi harus berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, Indonesia melakukan kolaborasi dengan Sinovac dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dalam uji coba klinis vaksin.

"Sebagai strategi jangka pendek dan menengah serta belum tersedianya juga vaksin merah putih, kami melakukan kerjasama dengan CEPI dan Sinovac supaya dapat segera memenuhi kebutuhan vaksin di masyarakat," kata Neni di sesi Diskusi Daring yang diselenggarakan Katadata pada Jumat (14/8).

Dia menjelaskan alasan uji klinis dilakukan di Indonesia bukan di China. Menurutnya, ada empat poin utama yang menjadi rujukan perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menuai polemik ini.

Pertama, uji klinis fase tiga sebaiknya dilakukan di lokasi dengan kasus positif Covid-19 masih tinggi. Seperti diketahui penularan virus mematikan asal Wuhan di Indonesia terus meningkat. Sebaliknya di China angka penularan Covid-19 telah berhasil ditekan.

"Uji fase tiga memang sebaiknya dipilih dengan kasus covid-19 masih tinggi, sehingga dilakukan bukan di China. Ini untuk mendapat gambaran dengan berbagai ragam populasi dan data yang lebih kompleks," imbuhnya.

Kedua, harus dilakukan di berbagai multietnik ialah untuk mendapatkan gambaran keamanan, respon imun dan efikasi dengan beragam populasi. Sehingga manfaat vaksin yang dihasilkan dapat bermanfaat luas bagi masyarakat global.

Ketiga, jumlah partisipan harus banyak, sehingga memberikan data yang lengkap untuk menjawab kemungkinan terjadinya rade arvese event. Seperti di Indonesia ada 1.620 orang relawan yang dilibatkan dalam uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac pada 11 Agustus 2020 lalu.

Terakhir, Multicenter di mana uji klinis untuk Sinovac berlangsung di lima negara, yakni Indonesia, Bangladesh, Turki, Chile, dan Brazil. "Jadi, uji coba ini tidak hanya di Indonesia saja," jelasnya.

WIROPOKER

Share:

Read More

Jabar Akan Rilis Prangko Hasil Desain Gubernur Dalam Rangka HUT RI dan Provinsi Bersamaan

 Merdeka.com - Jabar Akan Rilis Prangko Hasil Desain Gubernur Dalam Rangka HUT RI dan Provinsi Bersamaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan HUT Provinsi Jawa Barat yang jatuh secara berdekatan. Perayaan tersebut rencananya akan digelar secara berbeda dan sederhana dari tahun-tahun sebelumnya.

Perayaan secara berbeda dan sederhana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mematuhi serangkaian protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Meluncurkan Prangko 100 Tahun Gedung Sate

Dalam kesempatan tersebut, seperti yang dikutip dari ANTARA, salah satu agenda yang akan dilakukan Provinsi Jawa Barat adalah melakukan peluncuran sampul pertama prangko dengan tema 100 Tahun Gedung Sate pada HUT ke-75 Jabar pada 19 Agustus 2020 mendatang.

Hermansyah selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jabar di Bandung, Kamis (13/8) kemarin menerangkan bahwa prangko yang akan diluncurkan bukan prangko biasa, melainkan hasil desain dari Gubernur Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil.

"Untuk HUT Jabar ke-75, akan digelar peluncuran sampul pertama prangko 100 Tahun Gedung Sate yang kebetulan prangko didesain langsung oleh Pak Gubernur. Peluncuran digelar pada 19 Agustus bertepatan dengan HUT Jabar," kata Hermansyah. 

Melalukan Renungan Secara Sederhana

Selain melakukan peluncuran tersebut, Hermansyah juga mengungkapkan jika dalam perayaan kemerdekaan dan HUT Provinsi tersebut, Pemprov Jabar akan mengadakan renungan malam 17 Agustus secara sederhana yang akan dihadiri secara terbatas.

Demikian juga dengan upacara peringatan HUT RI tingkat provinsi yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus 2020 di Halaman Gedung Sate yang hanya dihadiri sekitar 25 orang.

"Pelibatan atau jumlah orang dalam upacara dibatasi. Gubernur Jabar, Wakil Gubernur Jabar, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jabar, dan Sekretaris Daerah. Yang lain petugas upacara. Petugas upacara pun dibatasi," papar Hermansyah.

Mengadakan Upacara ASN Secara Virtual

Terkait pelaksanaan upacara kemerdekaan di lingkungan Pemda Jabar yang dihadiri oleh ASN, rencananya akan dilangsungkan secara virtual. Begitu juga dengan upacara peringatan HUT Jabar.

Hermansyah menjelaskan jika rangkaian tersebut bukan tidak bisa dirasakan, namun hanya cara pelaksanaannya berbeda. Masyarakat bisa memaknainya dengan tetap memasang pernak pernik serta hiasan kemerdekaan di rumah.

"Kemeriahan bukan tidak bisa dirasakan, hanya caranya saja. Masyarakat memasang Bendera Merah Putih dan hiasan lain di masing-masing rumah agar bisa tetap merasakan kemeriahan hari kemerdekaan," katanya.

Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad menambahkan bahwa situasi pandemi seperti sekarang membuat semuanya terasa berbeda, termasuk dalam hal perayaan kemerdekaan dan HUT Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya hal tersebut bisa dimaknai dengan tetap disiplin untuk mematuhi serangkaian protokol kesehatan melalui penggunaan masker dan jaga jarak aman sebagai upaya perjuangan untuk melawan Covid-19.

"Diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa. Itu tidak kita lakukan pada 17 Agustus tahun ini. Kita bisa mensyukuri dan merayakan dengan cara lain," kata Daud.

WIROPOKER

Share:

Read More